HOME
Home » Export Import » Laporan Hasil Audit Kepabeanan oleh Auditor

Laporan Hasil Audit Kepabeanan oleh Auditor

Posted at Januari 7th, 2017 | Categorised in Export Import

Di postingan ini kami akan bahas mengenai Laporan Hasil Audit Kepabeanan oleh Auditor. Dalam melaksanakan audit kepabeanan, pejabat Bea dan Cukai disebut juga sebagai auditor. Adapun objek pemeriksaan audit disebut juga auditee. Dalam hal pelaksanaan audit, pejabat Bea dan Cukai dilengkapi dengan Surat Tugas resmi dan identitas pengenal yang wajib diperlihatkan kepada auditee.

Laporan Hasil Audit Kepabeanan

 

Laporan Hasil Audit Kepabeanan

Berikut ini wewenang yang dapat dilakukan oleh petugas audit, di antaranya berwenang untuk:

  1. Meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
  2. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
  3. Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan; dan
  4. Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, yang menjadi objek adalah perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, seperti:

  1. Importir;
  2. Eksportir;
  3. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat;
  4. Perusahaan pengangkutan; dan
  5. PPJK

Dalam pelaksanaan audit yang menjadi kewajiban auditee adalah:

  1. Menyerahkan data audit berupa laporan keuangan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan;
  2. Memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang dibutuhkan oleh auditor;
  3. Jika pimpinan auditee tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban beralih kepada yang mewakilinya; dan
  4. Menyediakan tenaga dan atau peralatan apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.

Apabila dalam kegiatan pelaksanaan upaya audit dihalang-halangi oleh auditee sehingga auditor tidak dapat melaksanaan kegiatan audit, kepada auditee dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Laporan Hasil Audit (LHA)

Ketika seluruh proses audit telah selesai dilakukan, auditor akan membuat Laporan Hasil Audit (LHA) dalam bentuk hardcopy yang akan ditujukan kepada:

  1. Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dan
  2. Auditee

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Hasil Audit ini akan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat surat penetapan berupa:

1. Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Penetapan ini berupa:

  • Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), dalam hal terdapat kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda yang diakibatkan karena kesalahan tarif dan atau nilai pabean.
  • Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Keluar dan atau sanksi administrasi berupa denda.
2. Penetapan Pejabat Bea dan Cukai

Penetapan ini berupa:

  • Surat Penetapan Pabean (SPP), dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda; atau sanksi
  • Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dalam hal terdapat pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
3. Penerbitan surat tindak lanjut

Akan dibuat dalam hal:

  • Tidak terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda.
  • Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan Direktorat Audit;
  • Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali Nilai Pabean kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan Kantor Wilayah dan atau Kantor Pelayanan Utama;
  • Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit;
  • Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan
  • Terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan surat tindak lanjut hasil audit cukai ini akibat dari kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Keluar dan atau sanksi administrasi berupa denda. Oleh karena itu, Direktorat Teknis, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama akan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK).

Sekian informasi berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Kepabeanan, semoga post ini membantu kalian. Tolong post ini diviralkan supaya semakin banyak yang mendapat manfaat.

Referensi: